Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc KPU Balangan atau disebut SIPBANG merupakan sistem yang dibuat untuk menyalurkan informasi dan menghimpun data pertanggungjawaban keuangan Badan Adhoc di lingkungan Kabupaten Balangan sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor 53 Tahun 2023.
KPU KABUPATEN BALANGAN
Panitia Pemilihan Kecamatan
Panitia Pemungutan Suara
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (bukan logo kop)
Panitia Pemilihan Kecamatan
Panitia Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
Alur Penyaluran Dana ke Rekening Dana Pemilu
Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti konsumsi, dokumentasi, spanduk, alat tulis dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional dan tidakmenghasilkan barang persediaan.
Bukti Pertanggungjawaban
a) Kuitansi belanja bahan diterbitkan oleh Penyedia (PT/CV/Toko) dan Foto/Dokumentasi Pembelian belanja barang.Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada petugas Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output. Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.
Bukti Pertanggungjawaban
a) Salinan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang; dan b) Daftar nominatif pemberian honor
Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun 521211 dan 521213 serta tidak menghasilkan barang persediaan. Akun ini digunakan untuk pembuatan TPS, belanja barang kelengkapan TPS dan bantuan transpor bagi Badan Adhoc penyelenggara Pemilu di dalam negeri.
Bukti Pertanggungjawaban
a) Kuitansi pembuatan tenda dan kelengkapannya diterbitkan oleh Penyedia (PT/CV/Toko)dan Foto/Dokumentasi pembuatan tenda
- surat tugas dengan menggunakan Format yang berlaku;
- kuitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas untuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan menggunakan Format yang berlaku;dan
- Foto Pelaksanaan Tugas.
SPTJB digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara kepada Bendahara Pengeluaran pada Satker KPU Kabupaten/Kota
Penyampaian SPTJB dan bukti pengeluaran dapat disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Satker KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Waktu penyampaian paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
Penyampaian SPTJB dan bukti dalam bentuk dokumen digital tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada Bendahra Pengeluaran pada Satker KPU Kabupaten/Kota. Waktu penyampaian dokumen asli selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima.
Penyampaian SPTJB asli disertai seluruh bukti pengeluaran kepada PPK KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara langsung ke KPU Kabupaten/Kota, atau dapat dilakukan secara berjenjang.
Pemotongan Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN
Yang menjadi subjek PPh Pasal 21 di lingkungan KPU sebagai berikut: Pegawai Tetap , Pegawai Tetap, Penerima Penghasilan Bukan Pegawai dan Peserta Kegiatan
Read MoreObjek dari PPh Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang seperti ATK, konsumsi dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang yang jumlahnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN. Tarif yang digunakah dalam pemungutan PPh Pasal 22 adalah 1,5% dikalikan DPP (harga sebelum PPN). Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi dua kali lipat yaitu 3%.
Read MorePPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa, catering dan jasa selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Tarif yang digunakah dalam pemungutan PPh Pasal 23 adalah 2% dikalikan dari jumlah bruto untuk sewa dan imbalan jasa lainnya. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tarifnya menjadi dua kali lipat yaitu 4%
Read MoreObjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diantaranya adalah pembelian ATK, konsumsi, seragam dan perolehan jasa lainnya yang jumlahnya lebih dari Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Tarif PPN terbaru menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 adalah sebesar 11% yang berlaku sejak tanggal 11 April 2021.
Read MoreBea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan misalnya dokumen kontrak pengadaan dan dokumen perjanjian. Bea Materai yang berlaku mulai 1 Januari 2021 adalah Rp.10.000 untuk batas nilai transasi Rp.5.000.000.
Read MorePPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN
Read MorePPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN
Klik DisiniFrequently Asked Questions
*contoh : 001/KW/PPS-Paringin/III/2023 atau 001/KW/PPK-Batumandi/IV/2023
